Menyongsong Pesta Demokrasi Fakultas Pertanian UTM

 

Mengamati infografis KPUM FP (@kpumfp), rangkaian Pemilu di lingkungan Fakultas Pertanian akan segera dilaksanakan. Pendaftaran Paslon akan mulai dibuka pada Kamis 31 Desember – 2 Februari 2021 mendatang. Beberapa rangkaian acara Pemilu diantaranya terdiri dari verifikasi berkas, interview, pengambilan nomor, rangkaian debat, rangkaian kampanye, hari tenang, dan berakhir dengan Pemilu Raya.

Tema Pemilu Raya kali ini ialah, “Menciptakan Pemilihan Umum Mahasiswa yang Independen, Sehat, Bernalar, dan Berintegritas.” “Output yang diharapkan bahwa agar kedepannya, Faperta jauh lebih baik,” ungkap Dardiri, Ketua KPUM FP.

Menurut Dardiri, kegiatan pesta demokrasi mendatang akan sangat sesuai dengan asas LUBERJURDIL. Hal ini sudah mulai mereka upayakan dengan selain menginformasikan ke seluruh jajaran BK fakultas, pihak KPUM juga akan selalu meng-update perkembangan yang ada dengan cara menguggahnya di akun instagram (@kpumfp).

Berikut menyoal sistem pemilihan KPUM FP, jika dilakukan secara daring, dimungkinkan tidak akan ada kasus kebocoran saat melalui Google Form. Hal ini bisa mengacu ke DPT jika ada kebobolan dari fakultas lain yang masuk. Perihal teknis pelaksaanaan proses interview, debat paslon, dan berbagai rangkaian Pemilu Raya lainnya, masih menunggu informasi lanjutan dari KPUM FP. “Tunggu saja informasi selanjutnya dari KPUM,” lanjut Dardiri .

Diungkap (juga) oleh Dardiri, bahwa tidak ada aturan tertulis dari produk hukum yang mengatur terkait keberadaan kotak kosong jika memang hanya akan ada satu Paslon yang menjadi kandidat. “Kita (KPUM FP) melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan di Sidang Paripurna oleh DPM,” tutur Ketua KPUM. “Tidak ada yang dikhawatirkan. Semuanya bisa dilakukan dengan gotong royong,” jelasnya lebih lanjut.

Adapun harapan Dardiri pada Pemilu Raya kali ini ialah “Semoga, siapapun yang terpilih dapat menjaga amanah serta mampu membuat program kerja yang lebih kedepannya. Dan untuk tim sukses antar paslon agar bisa tertib selama proses Pemilu berlangsung” pungkas Dardiri penuh harap.

(Dewi)

Read More

Kontroversi Pelaksanaan Musyawarah Mahasiswa FP 2020

 

Berdasarkan surat edaran dari DPM-FP, pada Minggu (5/12) telah sukses dilaksanakannya Musyawarah Mahasiswa (Muswa) FP tahun 2020.  Acara berlangsung di Literasi Sebelah Utara Pondok Al-Masduqie,Timur Kampus yang dihadiri oleh perwakilan 3 orang dari masing-masing BK FP. Tema yang diusung pada MUSWA tahun ini adalah “Revitalisasi Nilai-Nilai Demokrasi Yang Subtantif Untuk Faperta Yang Kolaboratif, Loyalitas Dan Berkemajuan.”

Di tengah pandemi yang tengah terjadi, bahkan setelah Rektor terkonfirmasi positif Covid-19, Muswa tetap dilaksanakan secara offline/luring, dan hal ini menjadi pro dan kontra tersendiri bagi beberapa BK FP.

"Muswa FP tahun ini menurut saya kurang dapat mewadahi/memfasilitasi mahasiswa pertanian secara keseluruhan, terutama teman-teman yang tidak dapat hadir ke telang dalam kondisi Covid-19 ini," kata Andhika selaku Waketum Himagri.

“Pada pertemuan 2 desember yang difasilitasi oleh DPM, awalnya banyak BK yang mengusulkan agar pelaksanaan Muswa dilakukan secara offline, namun ketika Himagri mengusulkan konsep 2 arah, yaitu offline dan online dengan alasan bisa menfasilitasi keseluruhan mahasiswa FP, usulan tersebut pun disambut baik oleh BK secara umum. Namun demikian, DPM selaku penanggung jawab acara Muswa FP tetap memilih agar Muswa dilaksanakan secara offline,” lanjutnya.

Lantas Muswa pun dilakasanakan secara offline, dan DPM-FP serta panitia sudah megonfirmasikan akan hal tersebut pada setiap BK FP. “Perihal melakukan Live Streaming You Tube dengan alasan untuk mewadahi mahasiswa yang tidak bisa hadir secara offline itu tidak memungkinkan, karena sidang ini adalah forum resmi, jadi ketika ada yang keluar masuk forum harus ditangani dan dilihat oleh pimpinan dan predisium dengan perhitungan konkrit,” jelas Mawar.

Penyebaran pamflet Muswa pada H-1 acara dipertegas oleh Karisma selaku Ketupel Muswa yang menyatakan bahwa banyak anggota DPM-FP yang ingin berproses ke DPM-KM. Jika muswa selalu diundur dikhawatirkan pendaftaran DPM-KM ditutup. Sementara Mawar selaku Ketua DPM-FP, menyatakan  bahwa untuk naik ke jenjang selanjutnya terserah dari kepengurusan DPM mau berproses di mana, dan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Muswa. Kedua pernyataan ini pun nampak simpang siur.

Meskipun dilakukan secara offline serta menimbulkan berbagai kontroversi, tapi ketum DPM-FPmengakatan, "Alhamdulilah muswa pada tahun ini banyak yang menghadiri."

(Lis,Mil,Muchlisa)

Read More