Temu Perdana Dekan-BK Faperta: MoU belum Disepakati

 

Temu Perdana Dekan-BK Faperta UTM di Ruang Sekber BEM FP

(Foto: Dokumentasi Pribadi LPM Alipi)

Alipi News-Senin (15/11/2021) reporter LPM Alipi menghubungi Sugiharto selaku Ketua Umum UKM-F Penalaran. Ia mengatakan bahwa suasana temu perdana sangat cair karena Fuad selaku Dekan baru Faperta sering melontarkan candaan kepada para Badan Kelengkapan (BK) yang hadir.

“Bahkan jalannya diskusi tadi juga cukup baik, beliau sering melontarkan candaan kepada kami, ya jelas tujuannya agar suasana diskusi tidak kaku dan hal tersebut membuat saya pribadi menjadi nyaman,” ungkap Sugiharto.

Ia menuturkan kesan bahwa dalam diskusi pertama ini, Dekan baru sangat terbuka dan medengarkan segala keluh kesah dari para anggota BK Fakultas Pertanian. “Tadi bapak Fuad selaku Dekan juga terbuka dalam diskusi bersama, artinya beliau tidak menutup telinga untuk mendengarkan keluh kesah kami,“ lanjutnya. Keterbukaan tersebut pun diaminkan oleh Ardin selaku Ketum HIMAGRI yang menjelaskan bahwa mekanisme diskusi sudah mewadahi semua pembahasan yang sudah dijadwalkan sebelumnya.

Ardin juga menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh BK, meliputi beberapa poin keresahan serta aspirasi. Hal tesebut pun dirinci oleh Sugiharto meliputi perbaikan sistem administrasi di fakultas, mempermudah peminjaman fasilitas yang ada di Fakultas Pertanian, serta keterbukaan dana DIPA yang dalam hal ini berkaitan dengan penyusunan LPJ, mengusahakan Sekretariat Bersama (Sekber) untuk Ormawa Faperta dan beberapa poin penting lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Fuad mengakui jika kritik, saran, serta masukan yang diutarakan oleh para Badan Kelengkapan (BK) saat pertemuan pada Senin (15/12/21) sudah sangat bagus. “Saya setuju dan sepakat apa yang disampaikan, mulai dari kemudahan dalam pengurusan peminjaman, pengadaan fasilitas, serta kemudahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ),” ujarnya. Lebih lanjut, Fuad juga menyampaikan bahwa hal tersebut menjadi PR dan bakal segera disampaikan ke pihak-pihak yang ada di fakultas.

“Fleksibilitas, akuntabilitas, kredibilitas tetap kami junjung tinggi dengan tujuan untuk membangun kreatifitas serta prestasi mahasiswa Faperta,” ungkapnya lebih lanjut.

Perihal tindak lanjut dari pertemuan dengan para BK Faperta, Fuad pun menyampaikan bahwa segera hal tersebut akan diikuti dengan pembahasan dengan para Wakil Dekan (Wadek) yang dilaksanakan hari ini, Selasa (16/11/21).

Di akhir wawancara, Fuad berharap agar para BK Faperta dapat sering berkolaborasi dengan pihak fakultas guna menyukseskan program-program yang sudah direncanakan. “Tentu kami membutuhkan kolaborasi untuk menyukseskan kegiatan kita bersama sebagai Institusi Fakultas Pertanian,” terang Fuad.

“Saya menekankan soal bagaimana kita bisa membangun prestasi mahasiswa.” Demikian apa yang disampaikan Fuad selaku Dekan Fakultas Pertanian (Faperta) saat diwawancara oleh reporter LPM Alipi pada Selasa (16/11/21).

Sayangnya, dalam kesempatan ini, antara Dekan dengan BK belum mencapai penandatanganan dokumen MoU dengan alasan aspirasi tersebut akan disampaikan telebih dahulu ke jajaran Dekanat dan akan dikaji lebih dalam lagi. (byu)

Reporter: Sarah dan Renggo

Read More

Closing Party AV 2021: Pagelaran Seni dan Musik yang Meriah, dengan Prokes Seadanya

 

Momen saat diumumkannya pemenang cabang salah satu lomba AV 2021

(Foto: Dokumentasi Pribadi LPM Alipi)

Alipi News – Setelah dilangsungkannya seremonial penutupan Agriculture Vaganza 2021 Fakultas Pertanian (Faperta) UTM pada Kamis (21/10/21). Di tempat yang sama, yakni Lapangan Futsal Maduraksa, digelar juga “Closing Party,” sebuah pentas kesenian dan musik sebagai ajang pertunjukan serta bertemunya seluruh mahasiswa Fakultas Pertanian.

Pada kesempatan tersebut, banyak UKM-F Faperta saling unjuk kemampuan, di antaranya UKM-F Kesenian Daun dengan seni tarinya, UKM-F Viper-C dengan pertunjukan musiknya, ditambah di acara tersebut, beberapa kelompok musik dari beberapa Prodi pun ikut memeriahkan suasana, misalnya SURAKUSTIK dari  HIMASURA dan KALA HIMALA dari HIMALA.

Penamapilan SURAKUSTIK dari HIMASURA

(Foto: Dokumentasi Pribadi LPM Alipi)

Tidak sampai di situ, di mana dalam ajang tersebut, juga menjadi saat-saat yang paling menentukan karena menjadi momen diumumkannya para jawara dari setiap cabang perlombaan yang digelar guna memeriahkan Dies Natalis Fakultas Pertanian UTM.

Dalam pelaksanaannya, banyak dari kalangan mahasiswa Fakultas Pertanian yang hadir sehingga sempat menimbulkan antrean cukup panjang ketika permulaan acara berlangsung.

Antrean panjang mahasiswa Faperta sebelum memasuki lokasi acara

(Foto: Dokumentasi Pribadi LPM Alipi)

“Awalnya mahasiswa kami himbau untuk menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)/Kartu Rencana Studi (KRS) juga bukti vaksin minimal dosis pertama. Namun karena menimbulkan antrean yang panjang di meja registrasi, akhirnya kami putuskan untuk tidak memeriksa bukti vaksin dosis pertama dan hanya memeriksa berkas KTM/KRS guna membatasi agar yang hadir hanya terbatas pada mahasiswa Faperta saja,” ujar Rini selaku Ketua Pelaksana Agriculture Vaganza 2021, setelah mempertimbangkannya bersama panitia penyelenggara.

Lebih dari itu, di dalam ruangan yang cukup pengap tersebut, para mahasiswa pun terlihat duduk tanpa ada jarak, ditambah beberapa dari mereka pun bahkan ada yang tidak mengenakan masker.

Mahasiswa Faperta duduk berdesakan di dalam ruangan saat "Closing Party" AV 2021

(Foto: Dokumentasi Pribadi LPM Alipi)

Meskipun demikian, panitia penyelenggara masih mencoba mematuhi Prokes, di mana hal ini ditunjukkan dengan diberikannya hand sanitizer kepada setiap mahasiswa Faperta ketika akan memasuki lokasi “Closing Party.” (vnd/byu)

Panitia menerapkan Prokes dengan memberikan hand sanitizer sebelum peserta memasuki lokasi "Closing Party"

(Foto: Dokumentasi Pribadi LPM Alipi)

Reporter          : Alif

Editor              : Vinda dan Bayu

Read More

Meninjau Penerapan PPKM Darurat di Lingkungan Fakultas Pertanian UTM

 

Sumber: https://i.ytimg.com/vi/KviQXr49NSg/maxresdefault.jpg

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor S/1390/UN46/HM.00.06/2021 tentang Pemberlakuan Kebijakan Bekerja dari Rumah/ Work From Home (WFH) Bagi Pegawai dan Pelaksanaan Belajar Mengajar di Universitas Trunojoyo Madura dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka seluruh kegiatan di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura dilakukan di rumah masing-masing kecuali bagi pegawai yang bertugas sebagai satuan keamanan kampus, petugas kebersihan, satgas Covid-19 serta pegawai klinik UTM dengan protokol kesehatan yang ketat.

 

Sesuai kebijakan tersebut, Fakultas Pertanian pun melakukan kegiatan baik secara administrasi maupun akademik dengan cara Daring di rumah masing-masing. Seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Pertanian yang membutuhkan layanan administrasi tidak lagi harus datang ke kampus, melainkan dilakukan secara Daring dengan mekanisme yang telah diatur pihak Fakultas sesuai kebutuhan masing-masing.

 

Disampaikan oleh Ashari, salah seorang Dosen Prodi Ilmu Kelautan bahwa respon Fakultas Pertanian UTM sudah cukup baik dalam menjalankan instruksi PPKM darurat yang oleh Universitas, instruksi ini diturunkan ke dalam Edaran Rektor Nomor S/1390/UN46/HM.00.06/2021.

 

Ia juga menuturkan bahwa dari pihak dekanat Fakultas Pertanian belum mengeluarkan instruksi lanjutan guna merespon Edaran Rektor. Hal ini pun dikonfirmasi oleh Slamet selaku Dekan Fakultas Pertanian.

 

“Jadi melihat Edaran Rektor yang terbit pada 2 Juli 2021 (sehari sebelum PPKM Darurat diterapkan) kepada civitas akademika UTM. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada kelonggaran yang diberikan untuk bisa membereskan berkas-berkas terlebih dahulu yang sekiranya penting agar bisa dibawa pulang,” ujar Ashari.

 

Perihal aktivitas akademik dan administratif di lingkungan Fakultas Pertanian UTM, dijelaskan oleh Ashari bahwa selama PPKM Darurat ini, seluruh kegiatan (100%) dilaksanakan secara remote di rumah masing-masing. “Jadi untuk menjembatani kegiatan administrasi yang harus dilakukan dengan bertemu secara fisik. Maka setiap hari Senin dan Kamis dari fakultas sudah ada skema bahwa harus ada minimal 1 orang dari admin fakultas agar berjaga di lantai satu guna memfasilitasi kegiatan transaksi dan surat menyurat,” Slamet membenarkan.

 

“Kesulitannya ialah kita (dosen) harus lebih bijak ketika merespon kondisi demografi Mahasiswa yang amat beragam. Jadi sampai saat ini, dari sekian banyak metode yang diterapkan, semuanya belum bisa mencapai target yang optimal.” Secara gamblang, Ashari juga menegaskan bahwa tidak optimalnya target yang dicapai kala perkuliahan tidak sepenuhnya salah dosen ataupun mahasiswa. “Hal ini mengharuskan masing-masing dari kita (dosen dan mahasiswa) agar melakukan evaluasi guna mencapai target yang lebih optimal.”

 

Lain halnya dengan yang dialami Umi, Mahasiswa Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan yang harus menunda penelitian skripsinya hingga kebijakan PPKM ini berakhir pada 20 Juli 2021 sesuai edaran yang berlaku. “Dengan adanya PPKM, penelitian pun harus ditunda. Dari pihak kampus, terutama Kepala Laboratorium juga tidak bisa berbuat apa-apa karena memang kegiatan dilakukan 100% Work From Home (WFH),” katanya.

 

Untuk kegiatan Ormawa di lingkup Fakultas Pertanian ternyata juga mengalami kesulitan secara administratif maupun pelaksanaan kegiatan dari kebijakan PPKM yang ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh Rizal selaku Gubernur BEM FP saat diwawancarai secara Daring pada Rabu (7/7). “Setelah adanya kebijakan PPKM, kegiatan BEM mengalami kesulitan. Tidak hanya BEM, bahkan seluruh Ormawa maupun Badan Kelengkapan Fakultas juga mengalami kendala baik secara administrasi maupun eksekusi program kerja yang telah disusun,” pungkasnya.

 

Lebih lanjut Rizal juga menyampaikan bahwa kendala administrasi ini masih bisa ditolerir karena dari pihak Fakultas Pertanian telah menyiapkan mekanisme layanan administrasi secara Daring yang responnya cukup cepat. Rizal juga menyarankan agar civitas akademika di Fakultas Pertanian agar meningkatkan komunikasi baik dari pihak Fakultas dengan Ormawa serta antar anggota untuk memperlancar kegiatan baik secara administrasi dan pelaksanaan kegiatan sehingga kendala-kendala akibat kebijakan PPKM serta WFH bisa diminimalisir dampaknya.

 

Menanggapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, menurut Slamet, dalam wawancara lanjutan yang dilangsungkan pada (13/7) menyebutkan bahwa kesulitan utama ada di pelayanan akademik. "Sudah kita diskusikan di grup  Whatsapp bersama staff di Fakultas, termasuk di antaranya Wakil Dekan, Kepala Jurusan,  serta Koordinator Prodi. Ternyata, tidak banyak permasalahan yang muncul," ujar Slamet. Lebih spesifik, Slamet menjelaskan bahwa kendala utama yang dimaksud, adalah soal penendatanganan lembar pengesahan. Selain itu, disebutkan juga bahwa dari mahasiswa sendiri juga menyampaikan keluhannya, yakni soal penurunan UKT dan mekanisme pengerjaan tugas akhir di laboratorium selama PPKM.

Menanggapi ketiga kendala tersebut, terang Dekan Faperta UTM, kini sudah diatasi dengan dilakukannya kanalisasi, atau sistem satu pintu menggunakan email fakultas. Walhasil, yang dulunya admin tiap Prodi ini terpisah, sekarang dengan satu email dan satu petugas, tiap  lembar pengesahan ini dikumpulkan lantas dikelompokkan sesuai Prodi dan langsung dikirimkan kepada Dekan untuk ditandatangani. "Untuk UKT itu ranahnya di Rektorat, karena diatur dalam SK Rektor. Jadi kalo tetiba ada penurunan, tentu Rektor yang harus bertanggung jawab ke Kementrian Keuangan dengan menyampaikan alasan tertentu. Jika alasan itu dinilai kurang kuat, wahh berarti berpotensi temuan itu," Slamet merinci.

Soal mekanisme kerja laborataorium selama PPKM, hal ini juga direspon oleh Slamet, bahwa mahasiswa tidak  bisa dibiarkan sendiri, artinya harus ada yang mendampingi dari pihak laboran sendiri. "Sekarang masalahnya, semua staff di lingkungan Faperta itu tidak diperkenankan untuk datang ke kampus hingga masa PPKM selesai. Ini menjadi pengecualian jika berkaitan dengan kerja lahan, karena di sini Koorprodi Agroteknologi sendiri juga sudah bersedia sebagai Penanggung Jawab jika berkenaan dengan lahan."     

Reporter          : Alif dan Khusnul

Editor              : Vinda

Read More

Penetapan UTM sebagai RS Daruat Covid-19 Bangkalan: Suara Faperta

Sumber: sonysetiawan65.blogspot.com

Dilansir dari tribunnews.com (2021) bahwa salah satu Gedung di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) akan dijadikan Rumah Sakit Darurat Covid-19 guna penanganan kasus infeksi yang ada di Kabupaten Bangkalan. Dijelaskan juga dalam situs tersebut bahwasannya hal ini sudah dirembukkan oleh beberapa pihak, antara lain Kodam, Polda Kabupaten Bangkalan, serta Pemprov Jawa Timur yang diwakili oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Saat wawancara via daring pada Jum’at (11/06), kabar ini pun ditanggapi oleh sejumlah pihak di lingkungan Fakultas Pertanian (Faperta) UTM. “Saya tidak habis pikir mengenai pertimbangan pimpinan terkait penetapan UTM sebagai RS Darurat Covid-19. Saya pikir di Bangkalan banyak tempat yang bisa dijadikan opsi seperti Gedung DPR di Bangkalan Kota misalnya, alih-alih UTM sebagai sarana pendidikan yang harus dijadikan RS Covid-19 di Bangkalan ini,” begitulah Rizal selaku Gubernur Faperta UTM mengutarakan kekecewaannya. Umi, salah seorang Mahasiswi Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) sendiri mengaku sangat terkejut karena tidak habis pikir bahwa dari sekian banyak Gedung megah di Bangkalan, UTM lah yang dipilih sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19, bahkan di tengah padatnya aktivitas mahasiswa dan dosen sekalipun.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Said selaku Klebun Telang bahwa Ia merasa tidak ada masalah jika UTM dijadikan Rumah Sakit Darurat Covid-19. “Tidak masalah karena baik buruknya pasti sudah dipertimbangkan oleh pihak yang bersangkutan.” Begitulah Said menjelaskan saat dihubungi via pesan suara di Whatsapp.  

Ungkap Khofifah dalam situs tribunnews.com (2021), menyatakan bahwa beliau sudah merapatkan hal ini dengan Kodam,  Polda, dan Bupati Bangkalan.  “Saya sebagai Mahasiswa Faperta, tidak pernah baik mendengar maupun dilibatkan langsung dalam putusan ini,” demikian Umi memberikan pernyataan kepada reporter LPM Alipi. Hal yang serupa juga dialami oleh Said bahwa pihak desa sama sekali tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan tersebut.

Lalu, perihal kegiatan akademik di lingkungan Faperta selama adanya Rumah Sakit Darurat Covid-19. Menurut Rizal, hal ini pasti menimbulkan dampak yang besar terhadap keberlangsungan aktivitas akademik serta kesehatan Mahasiswa serta masyarakat yang masih ada di lingkungan kampus. “Ndak bisa dibayangkan di mana saat saya sebagai mahasiswa tingkat akhir harus bolak-balik rumah kampus dan di saat itu pula saya menyaksikan lalu lalang ambulan membawa pasien tersuspek Covid-19. Bayangkan! Betapa khawatirnya saya,” terang Umi prihatin. 

Terkait penetapan asrama UTM sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19, reporter kami juga tak ketinggalan mencoba meminta tanggapan dari Farid selaku Wakil Dekan (Wadek) III Faperta, namun sayangnya beliau belum bisa memberikan pernyataan apapun karena belum adanya keputusan tertulis oleh Rektor UTM sendiri. “Maaf belum bisa berkomentar karena belum ada keputusan dari Rektor,” begitulah Pernyataan Farid saat reporter kami menghubunginya via telepon pintar.

Terakhir, Rizal dan Umi berharap agar putusan menjadikan UTM sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19 ini agar bisa dipertimbangkan kembali demi kenyamanan proses perkuliahan ke depannya. “Saran saja bagi Pemkab Bangkalan agar meninjau ulang dan memilih tempat yang sekiranya tidak ada aktivitas lain selain aktivitas medis. Hal ini supaya tidak ada yang merasa dirugikan,” Umi menambahkan.

 

Reporter: Alif dan Khusnul

Editor: Vinda  

Read More